Pada 1–5 Desember 1994, Pondok Pesantren Cipasung di Singaparna, Tasikmalaya, menjadi tuan rumah Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama (NU), forum permusyawaratan tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia. Muktamar yang mengusung tema “Mengembangkan Prakarsa dan Ikhtiar Kolektif sesuai Tuntunan Khittah NU untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan” ini berlangsung dalam suasana yang sangat dinamis. Selain membahas program organisasi, forum tersebut juga menjadi sorotan nasional karena berlangsung di tengah menguatnya tarik-menarik kepentingan politik pada masa Orde Baru. Bahkan, banyak sejarawan menyebut Muktamar Cipasung sebagai salah satu muktamar paling menentukan dalam perjalanan sejarah NU karena menjadi arena pertarungan gagasan mengenai independensi organisasi dan kepemimpinan nasional.
Kepercayaan menjadikan Pesantren Cipasung sebagai tuan rumah tidak terlepas dari wibawa para ulama yang memimpinnya. Saat itu, pesantren diasuh oleh KH Moh. Ilyas Ruhiat, yang menjabat sebagai Rais Aam Pengurus Besar NU. Ketua Umum PBNU ketika itu adalah Abdurrahman Wahid, yang kembali mencalonkan diri untuk periode ketiga. Ketua Panitia Muktamar dipercayakan kepada KH Munasir Ali bersama jajaran panitia daerah dan PBNU yang bekerja sama mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan. Pada akhir muktamar, KH Moh. Ilyas Ruhiat kembali dikukuhkan sebagai Rais Aam Syuriyah PBNU, sementara Gus Dur kembali terpilih sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU periode 1994–1999. Kepemimpinan keduanya kemudian menjadi penanda kuatnya posisi Cipasung dalam sejarah organisasi NU.
Muktamar tersebut dihadiri sekitar 3.500 peserta resmi, terdiri atas utusan Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, badan otonom, serta peninjau dari berbagai daerah di Indonesia. Di luar peserta resmi, ribuan penggembira dan tamu turut memadati kawasan pesantren sehingga masyarakat sekitar ikut menyediakan rumah-rumah mereka sebagai tempat menginap. Pembukaan muktamar dihadiri langsung oleh Soeharto bersama sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Feisal Tanjung, Harmoko, serta pejabat pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran mereka menunjukkan besarnya perhatian negara terhadap NU sebagai kekuatan sosial-keagamaan yang memiliki pengaruh luas di Indonesia.
Tiga dekade telah berlalu, tetapi Muktamar NU ke-29 tetap dikenang sebagai salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Nahdlatul Ulama. Bagi Pesantren Cipasung, muktamar tersebut bukan sekadar catatan sebagai penyelenggara forum nasional, melainkan bukti nyata kontribusi pesantren dalam menjaga tradisi musyawarah, memperkuat kemandirian organisasi, dan merawat nilai-nilai keislaman yang moderat. Dari lingkungan pesantren di Priangan Timur inilah lahir keputusan-keputusan penting yang memengaruhi perjalanan NU pada era reformasi berikutnya. Oleh karena itu, mengingat kembali peran Cipasung berarti merawat ingatan kolektif tentang kontribusi pesantren dalam memperkokoh demokrasi, kebangsaan, dan kehidupan keagamaan Indonesia.
